Lintassabakk.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Provinsi Jambi, menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Tanjab Timur tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, agenda tersebut juga dilanjutkan dengan penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I, Hasniba, A.Md., Wakil Ketua II, Hj. Siti Aminah, S.E., serta Sekretaris DPRD (Sekwan) Drs. Berilyan.
Turut hadir Wakil Bupati Tanjab Timur, H. Muslimin Tanja, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres Tanjab Timur, Ketua Pengadilan Negeri Tanjab Timur, Pabung, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjab Timur, para asisten dan staf ahli bupati, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur.
Suasana rapat berlangsung khidmat. Para peserta mengikuti secara saksama pidato kenegaraan Presiden Prabowo yang menyampaikan sejumlah arah kebijakan strategis pemerintah nasional, terutama terkait ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga kinerja badan usaha milik negara.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada pangan. Pemerintah, kata Presiden, juga terus mendorong pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus membangun rantai pasok nasional.
“Indonesia sudah bangun 10 ribu Koperasi Merah Putih. Dengan Koperasi Merah Putih ini, negara akan menguasai rantai pasok sendiri,” ujar
Prabowo dalam pidatonya.
Selain sektor pangan dan koperasi, Presiden juga menaruh perhatian terhadap kinerja sektor energi. Prabowo berharap pada 2027, PT Pertamina dapat meningkatkan kinerja keuangannya sehingga mampu mencatatkan keuntungan dan tidak terus mengalami kerugian.
Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, menilai pidato kenegaraan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami arah kebijakan nasional sekaligus menyelaraskannya dengan agenda pembangunan di daerah.
“Alhamdulillah, paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Pak Prabowo Subianto. Banyak yang disampaikan Pak Presiden, seperti bahan biosolar ke depan 50 persennya dari minyak sawit, program MBG, dan Koperasi Merah Putih,” kata Zilawati.
Menurutnya, berbagai kebijakan nasional tersebut perlu dicermati karena memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Tanjab Timur yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pangan, dan ekonomi kerakyatan.
Zilawati juga menyampaikan bahwa rapat paripurna DPRD Tanjab Timur akan kembali dilanjutkan setelah pelaksanaan sholat Jumat.
“Paripurna akan dilanjutkan setelah sholat Jumat pukul 13.30 WIB, dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun 2027 beserta Nota Keuangannya,” ujarnya.
Agenda lanjutan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan kebijakan fiskal nasional. Penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mencermati prioritas belanja, arah pembangunan, serta kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memberikan dampak terhadap pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang.
Bagi Tanjab Timur, arah kebijakan tersebut dinilai penting untuk diterjemahkan secara konkret dalam program pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperkuat koperasi dan UMKM, serta memastikan kebijakan nasional benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.
Dengan demikian, pidato kenegaraan bukan sekadar agenda seremonial dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi ruang bagi daerah untuk membaca arah kebijakan nasional dan mempersiapkan langkah strategis menghadapi tantangan pembangunan tahun 2027. (Red)
